Jaring pemilih rasional atau Japer mendapat sedikitnya 160 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan terbanyak terkait semrawutnya DPT, yang berdampak banyaknya warga tidak bisa ikut pemilu, serta masuknya pemilih yang sebenarnya belum memiliki hak pilih.

Ketua bidang politik dan propaganda Nurdiansyah Rahman menuturkan, masyarakat saat ini sudah tidak bodoh lagi. Semua kecurangan tercium dan japer sebagai pemantau berkewajiban meneruskan laporan beserta bukti-bukti yang ada kepada Panwas sebagai lembaga resmi.

Japer lanjut Nunung, saat ini tinggal menunggu aksi dari Panwas. Jika Panwas tidak bergerak, Nunung menilai anggota Panwas mandul dan sudah selayaknya mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengemban amanat rakyat.

Lebih jauh Nunung menerangkan kecurangan bukan hanya diduga dilakukan orang perorang. Karena Japer juga mencium ada pelanggaran yang diwarnai muatan politis. Nunung mencontohkan, perhitungan suara yang seharusnya selesai 6 jam, diduga sengaja diperlambat hingga 10 jam. Nunung menduga ada upaya yang dilakukan oknum untuk mengubah hasil perhitungan suara. Saat ini lanjut Nunung, Japer masih mengumpulkan bukti-bukti.

(1.227 views)