Lembaga penelitian ilmiah Central Of Local Economy Politic mendesak KPU untuk membuka akses seluas-luasnya, agar masyarakat bisa mengakses data pemilih tetap atau DPT. Sehingga seluruh masyarakat bisa mengecek kebenaran DPT yang ada. Salah satunya dengan cara menempel DPT per dapil di seluruh TPS.

Ketua departemen riset dan advokasi Colep Sapto Haryanto menerangkan, pernyataan ketua KPU pusat Abdul Hafiz Anshari, yang mengatakan akan menelusuri beredarnya DPT di masyarakat. Padahal sesuai undang-undang, DPT adalah dokumen public. Sehingga sudah sewajarnya jika DPT di publikasikan kepada masyarakat luas.

Sapto juga menyesalkan belum di berikannya copy DPT kepada partai politik. Padahal pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi. KPU menurut Sapto, terkesan menutup-nutupi data DPT. Sehingga muncul kecurigaan bahwa penggelembungan suara memang benar-benar terjadi.

Lebih jauh Sapto menerangkan, pihaknya juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, melanjutkan pengungkapan dugaan penggelembungan suara yang dimulai oleh mantan Kapolda Jatim Irjen Polisi Herman Sumawiredja. Karena jika hal ini tidak bisa dipastikan kebenarannya, hasil pemilu 9 April maupun pilpres mendatang tidak akan memiliki legitimasi. Yang lebih mengkhawatirkan lanjut Sapto, akan terjadi konflik horisontal antar pendukung caleg maupun capres.

(1.245 views)